Apakah kamu tau bahwa kegiatan politik di Indonesia itu beragam? Selalu terjadi perubahan loh dalam kegiatan politik Indonesia! Simak penjelasan berikut yuk!
Daftar Isi
Pengertian Perkembangan Politik
Politik sebagai sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Kita sudah merdeka selama 75 tahun! Pasti perubahannya sangat banyak dong.
Lalu apa sih sebenarnya arti dari perkembangan politik itu? Perkembangan politik bisa saja disamakan dengan perubahan politik. Perubahan politik sendiri artinya adalah adanya perbedaan mendasar pada suatu karakteristik sistem politik berdasarkan periode tertentu.
Salah satunya di Indonesia, dulu ada sistem politik otoriter parlementer dan sekarang berubah menjadi sistem politik demokrasi pancasila. Wah kok bisa yang terjadi perubahan pada suatu tatanan politik? Terlebih lagi tatanan politik negara yang sangatlah besar!
Sebuah perkembangan politik itu selalu mengandung sebuah tujuan dan rencana yang matang sesuai dengan masanya. Tidak hanya dalam hal modernisasi kegiatan politik, namun hal ini juga mencakup nilai politik, perbedaan struktur kekuasaan dan strategi kebijaksanaan politik. Sistem politik ini ternyata sesuatu yang sangat vital bagi sebuah negara.
Pada dasarnya, politik adalah sebuah aspek negara yang dampaknya sangat menyeluruh. Setiap ada perubahan politik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, media massa dan status sosial. Oleh karena itu pembangunan politik berkaitan ini nyatanya sangat berkaitan erat dengan bidang pembangunan lain seperti kegiatan ekonomi dan sosial budaya.
Baca juga: Mobilitas Penduduk Indonesia
Kebijakan Politik di Awal Kemerdekaan
Tahukah kamu bahwa sehari setelah Indonesia merdeka, Indonesia langsung menetapkan bahwa UUD 1945 sebagai landasan dalam hidup bernegara?
Untuk Presiden dan Wakil Presiden di Awal Kemerdekaan pasti sudah pada tau dong? Ya, Soekarno-Hatta.
Sesaat setelah merdeka ternyata masih ada saja kendala-kendala yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah adanya perubahan sistem politik negara menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat). Hal ini diawali dengan adanya negara Belanda yang mengakui Indonesia sebagai kedaulatan penuh negara pada tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949 dilaksanakan KMB di Den Haag, Belanda.
Namun, kenyataannya ada beberapa yang harus diterima oleh Indonesia yaitu adanya perubahan pada UUD 1945 sehingga menjadi UUD Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Eits, tapi tenang, selama berlakunya UUD RIS 1949, UUD 1945 masih tetap berlaku, tetapi hanya untuk beberapa negara bagian di Republik Indonesia saja.
Pada kenyataannya, RIS ini hanya bertahan satu tahun. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap RIS ini yang terjadi pada awal bulan Mei 1950. Hal tersebut juga ditengarahi oleh terjadinya penggabungan negara bagian RIS sehingga hanya tiga negara bagian saja yang tersisa yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Adanya pergolakan ini membuat perpolitikan Indonesia goyah, sehingga dibentuklah UUDS 1950 (Undang-undang Sementara) pada tanggal 19 Mei 1950.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke NKRI. Tapi apakah certia perpolitikan Indonesia hanya sampai sini saja? Ternyata belum, mari kita lanjutkan pembahasan ini.
Kebijakan Politik Pada Masa Orde Lama
Orde lama di awali dengan adanya kegiatan Pemilu pertama di Indonesia, yaitu pada 15 Desember 1955. Dalam kegiatan Pemilu ini yang diperebutkan adalah kursi DPR dan kursi konstituante. Kegiatan Pemilu ini digadang-gadang menjadi Pemilu yang paling demokratis. Pemilu ini menjadi suatu pesta bagi rakyat Indonesia karena untuk pertama kalinya, masyarakat turut andil dalam kegiatan pemilihan wakil rakyat.
Tahun berganti tahun, pada tahun 1959 terjadi guncangan pada perpolitikan Indonesia untuk kesekian kalinya. Hal ini menuntut presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal tanggal 5 Juli 1959. Isi dari dekrit ini yaitu dibubarkannya Konstituante, diberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; lalu dibentuknya MPRS dan DPAS.
Tak sampai disitu cerita dari Presiden pertama kita Soekarno, pada tahun 1965 meletuslah Gerakan 30S/PKI. Gerakan ini layaknya terror bagi rakyat Indonesia, oleh karena itu pada tahun 1966, para mahasiswa meneriakan aksi penolakan terhadap PKI. Selain itu rakyat juga menginginkan harga barang pokok turun karena pada masa itu inflasi melambung tinggi hingga 650%.
Guna memulihkan keamanan negara, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Isi dari surat tersebut salah satunya untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan negara serta kewibawaan pemerintah. Surat itulah yang dikenal sebagai (Supersemar) atau Surat Perintah Sebelas Maret. Nyatanya dengan adanya Supersemar, kegiatan politik Indonesia akhirnya dipegang oleh Letjen Soeharto.
Baca juga: Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru
Lanjut lagi ke kebijakan politik pada masa orde baru yaitu Bapak Soeharto sebagai presiden Indonesia. Bapak Soeharto akhirnya diberikan kekuasaan penuh sebagai presiden pada 20 Februari 1967 dan hal ini di sahkan oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Salah satu kebijakan paling terkenal pada masa orde baru adalah adanya Dwi Fungsi ABRI.
Dwi Fungsi ABRI adalah adanya peran ganda oleh ABRI yang pertama yaitu menjaga keamanan negara dan yang kedua yaitu memegang kekuasaan dan mengatur negara. Bukti dari adanya hal ini adalah ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan seperti walikota, bupati, duta besar, dan jabatan lainnya.
Lanjut ke kebijakan politik ekonomi, pada masa orde baru terkenal banget dengan REPELITA (Rencana Pengembangan Lima Tahun). Nyatanya kegiatan ini berhasil menaikkan pendapatan masyarakat. Hal-hal yang dilakukan dalam repelita adalah meningkatkan pertanian Indonesia sehingga pada saat itu sampai ada swasembada beras. Pada tahun 1970-an, Indonesia menjadi salah satu pengimpor beras terbesar di dunia.
Kejayaan REPELITA ini ternyata berakhir pada pertengahan 1997. Krisis Finansial Asia sangat berdampak pada Indonesia. Hal tersebut juga semakin diperparah oleh adanya kemarau panjang terburuk dalam 50 tahun terakhir.
Di samping itu harga minyak dan gas sangat tinggi, rupiah jatuh serta inflasi meningkat sangat tajam. Akhirnya pecahlah demonstran untuk menuntut kepada pemerintah. Tuntutan mahasiswa semakin diperparah karena Soeharto sudah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. MPR sudah melantik Soeharto sampai 7 kali.
Akhirnya pada21 Mei 1998 Soeharto mundur dari tahta presiden setelah itu beliau memilih wakilnya untuk menjadi penggantinya yaitu B.J Habibie.
Kebijakan Politik Pada Masa Reformasi
Awal reformasi dimulai pada tahun 1998, dimana masa pemerintahan Orde Baru berakhir yang ditandai oleh mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Berbicara mengenai B.J Habibie, beliau terkenal dengan memberikan kebebasan pers dan penyelesaian Timor-Timur.
Masa Reformasi diharapkan sebagai awal baru negara demokrasi. Pemerintahan Habibie memberikan kebebasan dari fungsi persdalam pemberitaan. Kebebasan ini diimbangi dengan organisasi pers tentu saja, serta pencabutan SIUPP.
Lalu penyelesaian Timor-Timur? Wah ini, sebenarnya ini adalah pencapaian demokrasi yang sesungguhnya. Pada akhirnya, tanggal 30 Agustus 1999 diadakan pemilihan kepada masyarakat Timor timur mengenai pilihannya untuk tetap bergabung kepada Indonesia atau melepaskan diri dari NKRI.
Hasilnya 78,5% masyarakat Timor-Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia. Namun, sejarah mencatat bahwa hal ini merupakah catatan buruk bagi pemerintahan karena tidak bisa mempertahankan Timor-Timur sebagai bagian dari NKRI.
Lalu pada tahun 1999 diadakan pemilihan Presiden yang waktu itu hanya dipilih oleh MPR. Ada 3 kandidat, B.J Habibie, Megawati dan Gus Dur. Namun, B.J Habibie mundur dari pemilihan kursi presiden. Lalu Gus Dur lah yang menjadi Presiden keempat NKRI. Kebijakan politik Gus Dur yang paling diingat adalah diadakannya libur nasional untuk agama selain Islam. Kita bisa merasakan libur natal, imlek, hari raya idul fitri berkat beliau, salut banget deh!
Lanjut ke presiden selanjutnya yaitu Megawati. Beliau ini sebelumnya menjadi wakil presiden. Namun MPR memberhentikan Gus Dur dan digantikan oleh Megawati. Megawati menjabat dari 2001-2004. Salah satu kebijakan yang paling terkenal oleh Megawati adalah mundurnya Indonesia dari jeratan IMF. Dampaknya Indonesia berhasil dengan bukti tingkat inflasi yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang siginifikan.
Baca juga: Karakteristik Negara Maju di Dunia
Pemahaman Akhir
Perkembangan politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak kemerdekaan negara. Politik merupakan aspek penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan telah mengalami perubahan dalam sistem politik, nilai politik, struktur kekuasaan, dan strategi kebijakan politik.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan dari sistem politik otoriter parlementer menjadi sistem politik demokrasi pancasila. Selama perjalanan sejarah politik Indonesia, terdapat berbagai kebijakan dan kejadian penting yang mengubah arah dan dinamika politik negara.
Masa Orde Lama ditandai oleh perubahan sistem politik dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 menjadi momen bersejarah dengan partisipasi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya. Namun, masa Orde Lama juga diwarnai oleh peristiwa penting seperti Dekrit Presiden pada tahun 1959 dan Gerakan 30S/PKI pada tahun 1965.
Selanjutnya, masa Orde Baru diwarnai oleh kebijakan politik Soeharto sebagai presiden yang mendominasi selama lebih dari tiga dekade. Kebijakan Dwi Fungsi ABRI memberikan peran ganda bagi militer dalam pemerintahan. Program ekonomi Repelita berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada pertengahan 1997, krisis finansial mengguncang Indonesia.
Reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah mundurnya Soeharto sebagai presiden. Masa Reformasi menandai awal baru bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Perubahan signifikan terjadi dalam kebebasan pers, pemilu, dan penyelesaian Timor-Timur. Presiden B.J. Habibie memberikan lebih banyak kebebasan pers dan mencabut SIUPP. Penyelesaian Timor-Timur menunjukkan komitmen pemerintah terhadap demokrasi.
Gus Dur, Megawati, dan presiden-presiden selanjutnya juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan politik Indonesia. Setiap pemimpin memiliki kebijakan dan pengaruhnya sendiri dalam arah dan visi negara.
Perkembangan politik di Indonesia merupakan proses yang terus berubah dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Keberagaman kebijakan politik telah membentuk wajah dan arah bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Semoga negara terus berkembang dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.
Nah, sekarang dah paham belum tentang polemik perpolitikan Indonesia? Semoga penjelasan ini dapat membantu belajar kalian semuanya ya!
Sumber:
Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 6(01), 35-45.
Paramita, R. (2019). Dinamika Kebijakan Keterlibatan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Seltan (KSS) Periode 2004-2018. Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(1), 38-56.
