Bagaimana menurutmu suasana pemilihan presiden 2019 kemarin? Terasa sangat dramatis dan menegangkan, bukan? Kedua kubu saling serang membela pilihan masing-masing. Serangan dan pertikaian tidak hanya terjadi di dunia maya saja, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Bahkan ketika hasil pemilu sudah diumumkan, terjadi demo besar di Jakarta untuk menolak hasilnya.
Kedua kubu saling meyakini bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat untuk memimpin negeri ini. Kubu A merasa bahwa calon presiden pilihannya merupakan orang yang kalem, dekat dengan keluarga, mampu memimpin keluarga dengan baik sehingga dirasa mampu juga untuk memimpin negara. Sedangkan kubu B merasa bahwa pilihannya merupakan orang yang tegas dan pintar, kepintarannya diakui di mata internasional, sehingga hanya dia yang layak menjadi presiden.
Lalu, dari mana sih munculnya keyakinan mereka terhadap karakter-karakter calon presiden pilihan mereka?
Karakter-karakter dari calon presiden pilihan kedua kubu ini merupakan citra politik yang dipancarkan dari masing-masing calon. Citra politik ini bisa dibentuk, disoroti, dan dipertontonkan kepada khalayak untuk membentuk opini publik. Bisa dibilang, citra politik ini merupakan hasil kerja dari humas politik. Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang humas politik.
Daftar Isi
Pengertian Humas Politik Menurut Para Ahli
Humas politik adalah proses manajemen suatu organisasi atau individu melalui komunikasi dan tindakan dengan tujuan politik. Proses manajemen ini merupakan upaya untuk memengaruhi, membangun, dan memelihara hubungan serta reputasi dengan publiknya untuk membantu dan mendukung misinya dalam mencapai tujuan (Stromback & Kiousis, 2011, h.54).
Senada dengan definisi di atas, Zipfel (2008, dalam Stromback &Kiousis, 2011, h.8) mengatakan bahwa humas politik adalah kegiatan komunikasi strategis para aktor/pelaku yang sedang berpartisipasi dalam proses politik dengan tujuan informatif dan persuasif demi mewujudkan kepentingan tunggal.
Definisi lain tentang humas politik disampaikan oleh McNair (2003, dalam Stomback & Kiousis, 2011, h.9). Menurutnya, humas politik adalah taktik mengatur media dan informasi untuk memastikan bahwa suatu pihak menerima publisitas yang menguntungkan secara maksimal dan publisitas yang merugikan seminimal mungkin.
Fungsi atau Peranan Humas Politik
Seperti yang sudah dijelaskan pada artikel sebelumnya tentang Humas atau public relations (insert link), bahwa humas memiliki peranan yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Praktisi humas juga memiliki peran ganda, yakni sebagai perwakilan organisasi kepada publiknya, dan perwakilan publik kepada organisasi.
Dalam lingkup manajemen, humas seharusnya memiliki akses menuju manajemen puncak. Hal ini dikarenakan humas harus mengetahui alasan dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan begitu ia bisa merencanakan dan merancang komunikasi yang efektif untuk menyampaikannya kepada khalayak. Hal ini juga berlaku pada humas politik.
Baca juga: Komunikasi Organisasi
Dalam bukunya yang berjudul Professional Public Relations and Political Power, Kelley (1956, h.211-212) menyampaikan bahwa humas akan berguna jika ia berada dan terlibat dalam semua sesi perencanaannya dan melakukan bagiannya dalam memilih isu yang akan diangkat. Menurutnya seorang humas tidak akan ada gunanya jika ia tidak ikut andil dalam memilih, menentukan, dan memproyeksikan suatu isu. Dengan menempatkan humas dalam posisi pembuat kebijakan berarti sama saja menempatkan humas pada tempat yang memiliki pengaruh besar dalam hubungan antara publik dan pemerintahnya.
Berada di dalam lingkup manajemen puncak merupakan hal yang penting bagi humas politik. Berdasarkan berbagai literatur yang ada, mempertimbangkan sifat politik yang penuh dengan kontroversial dan kompetitif, lingkungan politik yang kompleks, dan memilih hubungan mana yang menjadi prioritas utama adalah hal-hal yang penting dilakukan bagi humas politik daripada humas perusahaan.
Semakin dalam keterlibatan humas dalam proses politik maka semakin berguna dan penting peran humas dalam manajemen dan strategi pengambilan keputusan. Dengan adanya humas dalam lingkup manajemen maka akan lebih efektif dalam memantau lingkungan, menilai resiko, mendeteksi kemungkinan krisis, dan mengelola krisis serta komunikasinya.
Humas Politik dan Pemasaran Politik
Humas dan pemasaran merupakan dua bidang yang kerap kali dianggap sama. Jika diamati lebih lanjut, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Tentunya hal ini memengaruhi keahlian yang dimiliki oleh keduanya.
Pemasaran politik adalah sebuah proses manajerial, yang membagi kekuasaan dan sumber daya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pemahaman dan prediksi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memuaskan publik dan memenuhi tujuan organisasi. Coba perhatikan lagi definisi dari humas politik yang ada di awal artikel ini. Tentunya fokus dan tujuan masing-masing berbeda.
Dalam praktiknya ada dua pendekatan alternatif untuk pemasaran, yakni hubungan dan pengalaman. Kedua pendekatan ini merupakan cara yang lebih halus dalam praktik komunikasi pemasaran. Pemasaran pengalaman atau experential lebih berfokus pada bagaimana masyarakat sebagai pemilih tidak hanya membeli produk politik saja, tetapi juga berinteraksi dengan partai, pemerintah, seperti saat periode kampanye pemilihan politik berlangsung.
Pemasaran politik lebih berfokus untuk meningkatkan keterlihatan atau visibiltas melalui kegiatan humas. Dengan begitu ia dapat menghasilkan awareness untuk mendapatkan perhatian khalayak. Namun, humas politik menawarkan gagasan yang lebih dari sekadar meningkatkan awareness. Ia lebih berfokus dan mempertimbangkan keseluruhan reputasi politik.
Dalam perspektif humas politik, komunikasi digunakan sebagai alat jangka panjang yang berupaya untuk tetap terhubung dengan warga dan khalayak lainnya menggunakan berbagai saluran atau media. Humas politik tidak menggantikan pemasaran politik sebagai alat analisis atau praktis, tetapi justru melengkapi keberadaan pemasaran politik dengan berfokus pada audiens yang berbeda, alat, dan yang terpenting pada hasil yang berbeda. Keduanya memang seringkali disamakan atau kerap kali mengalami tumpang tindih wewenang dan tugas, namun keduanya merupakan elemen yang saling melengkapi.
Manajemen Berita dan Agenda Setting
Sudah dari sejak dulu kala, pesan-pesan politik telah dirumuskan, disusun, dan disebarluaskan dengan tujuan mempersuasi. Dalam praktik menyebarluaskan pesan itu, komunikator politik selalu berusaha memanfaatkan media dengan sebaik-baiknya. Salah satu strategi komunikasi dari humas politik adalah manajemen berita.
Salah satu yang bisa dilakukan oleh humas politik untuk menerapkan manajemen berita adalah dengan melakukan subsidi informasi. Subsidi informasi ini juga membantu humas politik melakukan media relation. Dalam dunia politik yang kompetitif, subsidi informasi menjadi senjata yang ampuh. Contohnya, seorang pelobi menggabungkan informasi yang diberikan oleh klien dengan data yang mereka dapat dari penelitian mereka sendiri. Nantinya hasil dari gabungan itu akan memengaruhinya dalam mengambil kebijakan.
Subsidi informasi tidak hanya ditujukan kepada media massa saja. Bisa juga berlaku sebaliknya. Media juga dapat memberikan informasi kepada praktisi humas tentang apa yang terjadi. Jika media relation yang dilakukan oleh praktisi humas berjalan dengan baik, maka melakukan subsidi informasi dan mendapat subsidi informasi bukanlah hal yang terlalu sulit.
Strategi komunikasi lain yang bisa dilakukan oleh humas politik adalah agenda setting. Agenda setting adalah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan kesadaran masyarakat dengan menekankan isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan diyakini melalui media massa. Agenda setting ini mengeksplorasi hubungan antara arti penting dari suatu isu dalam sebuah konten media massa dan isu-isu penting lainnya di khalayak ramai.
Menurut Walter Lipmann, media memiliki kemampuan untuk memberi sinyal, memilih, dan menyajikan informasi dan peristiwa yang layak mendapat perhatian publik. Lebih dari itu, media memiliki kekuatan untuk menyajikan informasi dengan tujuan membentuk opini publik.
Baca juga: Teori Komunikasi Kelompok
Strategi Framing dalam Humas Politik
Salah satu cara untuk menciptakan citra adalah dengan melakukan framing. Framing atau pembingkaian dapat dilihat sebagai strategi untuk memberi bingkai pada suatu masalah ke dalam debat publik, dengan harapan dapat memenangkan dukungan dan tindakan publik.
Hal itu juga yang terjadi dalam ranah politik. Para politisi atau partai politik membutuhkan kampanye untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari publik. Tujuan dari humas politik adalah mendapatkan sebanyak mungkin dukungan untuk posisi atau bingkai politik tertentu (Pan & Kosicki, 2001, dalam Froehlich & Rudiger, 2005). Dengan adanya pembingkaian dari suatu peristiwa, diharapkan dapat meraih banyak dukungan.
Pembingkaian merupakan cara yang sering dilakukan di setiap negara, utamanya saat masa kampanye. Para kalangan akar rumput (grass root) juga menggunakan pembingkaian dalam kegiatan advokasi mereka. Media juga tidak akan terpisahkan dari praktik pembingkaian. Media dituntut untuk menyampaikan kejadian dalam bentuk artikel berita atau dalam bentuk lainnya. Sehingga, media tidak mampu menyampaikan setiap detik yang terjadi di dunia nyata.
Bingkai merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengonstruksi, menyampaikan, menginterpretasikan, atau mengevaluasi informasi. Untuk membuat bingkai, dapat melalui tiga cara ini :
Framing by Sources
Framing by sources atau membingkai berdasarkan sumber. Humas politik, konsultan politik, dan advokat politik lainnya seperti kandidat, sponsor, dan grup penggerak sosial, menggunakan pembingkaian untuk mengomunikasikan pesan. Dalam hal ini humas dan konsultan politik bertindak sebagai framing strategist dengan cara memilih atau menyusun aspek mana saja dari kandidat atau isu yang dapat diangkat untuk ditunjukkan kepada khalayak. Para pelaku politik dan konsultannya menyajikan sebuah konstruksi atau argumen yang sudah dibangun dan dipersiapkan sebelumnya kepada khalayak.
Framing by Intermediaries
Framing by intermediaries atau pembingkaian melalui perantara. Perantara yang dimaksud di sini adalah media massa atu pihak ketiga lainnya termasuk juga konsultan, komentator daring, partai, dan lain-lain. Mereka saling berbagi informasi yang sudah dibuat oleh sumber utama atau pihak yang akan dibingkai. Pembingkaian oleh pihak ketiga semacam ini cukup efektif untuk mengomunikasikan kisah dan menciptakan opini yang mengalir secara alami di masyarakat. Di sisi lain, pembingkaian semacam ini juga memiliki kendalanya sendiri. Media pembingkai juga harus berurusan dengan media lainnya dengan bingkai yang berlawanan atau bersaing.
Framing by Message Recipients/Audiences
Framing by message recipient/audiences atau pembingkaian oleh penerima pesan/khalayak. Fiske dan Taylor mengatakan bahwa khalayak merupakan cognitive misers, mereka bergantung pada orang lain untuk memprioritaskan dan mengatur informasi untuk membuat kerangka referensi. Khalayak tidak menyerap informasi secara pasif, mereka secara aktif memilih, menilai, dan menyajikan kembali (reframe) informasi sebelum menyimpannya dalam memori. Pada akhirnya, pikiran mereka terkontruksi oleh pesan yang disampaikan. Hal itu memengaruhi bagaimana khalayak memahami suatu topik.
Humas Politik dalam Diplomasi Publik
Diplomasi publik adalah proses berhubungan langsung dengan rakyat dalam suatu negara untuk memajukan kepentingan dan memperluas nilai-nilai yang diwakili. Diplomasi publik ini merupakan fungsi dari humas pemerintah.
Beberapa aktivitas yang termasuk dalam upaya diplomasi publik adalah pemberian informasi, penyiaran internasional, pertukaran pendidikan dan budaya. Kegiatan lain yang termasuk diplomasi publik adalah pembentukan citra negara dan advokasi kepentingan nasional.
Diplomasi publik digunakan untuk mempromosikan model politik dan sosial ekonomi yang ada di suatu negara. Beberapa upaya diplomasi publik diarahkan secara langsung oleh pemerintah. Ada tiga hal yang menghubungkan antara diplomasi publik dengan reputasi nasional, yaitu pertama diplomasi publik sebagai dasar arah kebijakan, keutamaan pemerintah dalam struktur dan proses diplomasi publik, dan fokus pada komunikasi yang dimediasi oleh media massa.
Dalam diplomasi publik humas politik berperan sebagai humas global. Karena ia tidak lagi hanya menghubungkan individu atau partai dengan khalayak, namun berhubungan dengan negara lain. Ia juga berperan aktif untuk menjaga hubungan dengan negara lain tetap baik. Utamanya, ia menjaga reputasi dari suatu negara yang diwakilinya.
Baca juga: Teori Komunikasi Massa
Pemahaman Akhir
Suasana pemilihan presiden 2019 di Indonesia sangat dramatis dan menegangkan. Kedua kubu saling serang dan membela pilihan masing-masing dengan keyakinan bahwa calon presiden pilihan mereka adalah yang terbaik untuk memimpin negara. Keyakinan ini muncul dari citra politik yang dipancarkan oleh masing-masing calon dan diperkuat oleh strategi humas politik.
Humas politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi, membangun, dan memelihara hubungan serta reputasi dengan publik. Mereka menggunakan strategi komunikasi dan taktik seperti manajemen berita, agenda setting, dan pembingkaian untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi tentang calon presiden.
Pemilihan pemimpin politik memang memunculkan perbedaan pendapat dan persaingan yang sengit. Namun, penting bagi praktisi humas politik untuk menjaga komunikasi yang efektif, memperhatikan reputasi politik, dan mengelola hubungan dengan media dan publik. Humas politik juga berperan dalam diplomasi publik, menjaga hubungan dengan negara lain, dan mempromosikan citra positif dari negara yang diwakilinya.
Dalam konteks politik, humas politik tidak hanya berfokus pada pemasaran politik, tetapi juga pada reputasi politik secara keseluruhan. Dengan strategi yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan publik, humas politik dapat memainkan peran yang penting dalam mencapai tujuan politik dan memenangkan dukungan publik.
Itu dia penjelasan terkait humas politik. Jadi, tidak hanya perusahaan atau organisasi saja yang membutuhkan jasa praktisi humas. Para pelaku politik hingga negara sekalipun membutuhkan praktisi humas untuk mengatur komunikasi dan menjaga reputasi. Semoga penjelasan di atas membantu yaa. Semangat belajar.
Referensi :
Froehlich, R. & Rudiger, B. (2006). Framing political public relations : Measuring sucess of political communication strategies in Germany. Public Relation Review, 32. 18-25.
Stromback, J. & Kiousis, S. (2011). Political Public Relations : Principle and Applications. London : Routladge.
