APBN: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Sumber, Jenis dan Pengaruh

Halo teman-teman!

Sudah siap belajar Ekonomi hari ini? Kalau sudah siap, kali ini akan membahas materi APBN. Ada yang tahu tentang APBN? Jika belum tahu tentang seluk beluk APBN, Yuk simak langsung materi APBN.

Pengertian APBN

APBN sebagai singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang menampilkan rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu tertentu (umumnya satu tahun). Anggaran (budget) keuangan ini diusulkan oleh Presiden yang diajukan ke DPR untuk disetujui.

APBN harus dirancang untuk mencukupi kebutuhan negara sesuai dengan isi UUD 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk menyelenggarakan hajat hidup banyak orang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak sehingga pemerintah perlu pendapatan dari berbagai sektor seperti migas, nonmigas, dan pinjaman luar negeri. Seluruh pendapatan dan pengeluaran dicatat dalam APBN.

Baca juga: Pendapatan Nasional: Contoh Soal Serta Pembahasan

Fungsi APBN

APBN disusun oleh pemerintah karena memiliki banyak fungsi. Penjelasan fungsi APBN sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan

APBN disusun sebagai pedoman atau patokan untuk merencanakan semua kegiatan pada tahun anggaran tertentu (1 tahun).

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi APBN ini menjadi pedoman untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

3. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah rencana pengeluaran pemerintah di semua bidang sesuai dengan kebutuhan, terutama penyediaan barang publik. Sumber dana APBN utama berasal dari pajak yang digunakan untuk membangun sarana umum demi adanya pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) di DKI Jakarta dan transportasi umum di berbagai daerah seperti Trans Papua.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi adalah dana pendapatan dalam APBN disalurkan kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Dana APBN yang akan digunakan seharusnya tidak terpusat di satu sektor saja sehingga seluruh rakyat bisa merasakan berbagai fasilitas dan layanan pemerintah secara merata.

5. Fungsi Stabilisasi

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan fiskal dengan tujuan menciptakan kestabilan perekonomian berupa pengendalian inflasi. Misalnya, jika harga barang dan jasa naik atau terjadi inflasi maka pemerintah akan menaikkan tarif pajak supaya jumlah uang yang beredar berkurang sehingga harga-harga bisa normal kembali.

6. Fungsi Regulasi

Fungsi ini bisa mengatur berbagai kegiatan ekonomi sehingg pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

7. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi artinya APBN menjadi dasar untuk negara dalam pelaksanaan seluruh kegiatan negara pada tahun yang direncanakan.

 Tujuan APBN

Tujuan utama APBN adalah menjadi pedoman penerimaan dan pembelanjaan negara supaya kegiatan produksi dan kesempatan kerja bisa ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat tercapai. Adapun tujuan-tujuan APBN lainnya sesuai dengan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Rakyat bisa memperoleh transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah tentang pelaksanaan tugas kenegaraan.
2. Pemerintah bisa meningkatkan koordinasi antarbagian dalam pelaksanaan tugas kenegaraan,
3. Pemerintah bisa mencapai tujuan dari kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan.
4. Pemerintah bisa memenuhi prioritas belanja sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Ada banyak sumber penerimaan utama, rinciannya seperti:

1. Penerimaan Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan utama setiap negara. Ada 7 sektor pajak, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai.

2. Penerimaan Bukan Pajak

Sumber penerimaan bukan pajak antara lain keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pemberian pinjaman, barang sitaan, pencetakan uang, dan sumbangan dari negara lain.

3. Penerimaan Hibah

Hibah berasal dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. Hibah diberikan secara sukarela oleh negara lain untuk membantu kegiatan pembangunan ekonomi.

Jenis-Jenis Belanja Negara

Belanja negara atau pemerintah memiliki banyak jenis. Rincian jenis-jenis belanja negara sebagai berikut.

1. Belanja Negara Menurut Fungsi

Belanja negara menurut fungsi terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, kebudayaan agama dan pendidikan, serta perlindungan sosial.

2. Belanja Negara Menurut Jenis Belanja

Ada banyak belanja negara menurut jenis, maka rinciannya sebagai berikut:

• Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi berupa uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Misalnya, gaji dan tunjangan PNS.

• Belanja Barang

Belanja barang adalah pembelian produk berupa barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa lainnya yang dipasarkan dan tidak dipasarkan. Belanja ini juga termasuk pengadaan barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat yang bukan berupa bantuan sosial dan perjalanan dinas. Contoh belanja barang antara lain pembelian peralatan kantor, gedung, dan rumah dinas.

• Belanja Modal

Belanja modal adalah pembayaran untuk mendapatkan aset baru atau menambah nilai aset tetap atau aset lainya yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini biasanya melampaui target kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pembelian mesin dan tanah.

• Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban berupa bunga terhadap utang pokok dalam negeri dan utang luar negeri (principal outstanding) yang dihitung sesuai dengan ketentuan dan persyaratan utang yang ada dan perkiraan adanya utang baru.

• Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha domestik untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Belanja subsidi terdiri dari energi seperti BBM dan gas serta subsidi nonenergi seperti modal usaha.

• Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat berupa transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain secara sukarela. Hibah ini bersifat tidak wajib dan tidak mengikat sehingga bisa dilakukan kapan saja.

• Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat untuk mencegah berbagai kemungkinan dari risiko sosial. Misalnya, bantuan dalam pendidikan dan keagamaan.

• Belanja Lain-Lain

Belanja lain-lain adalah pembayaran terhadap kewajiban pemerintah yang tidak termasuk kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja utang.

• Transfer Dana ke Daerah

Pengeluaran ini berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membeli berbagai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah terdiri dari transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi khusus, transfer dana alokasi umum, transfer dana penyesuaian, dan transfer otonomi khusus.

Mekanisme Penyusunan APBN

Rangkaian langkah yang dilakukan dalam penyusunan APBN antara lain perencanaan, pengesahan RAPBN oleh DPR, pelaksanaan APBN oleh pemerintah, serta pengawasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR. APBN disusun oleh presiden dan menterinya melalui perencanaan dan tahapan-tahapan dengan skema sebagai berikut.

1. Presiden memberikan RAPBN (Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara) kepada DPR.
2. DPR mengadakan rapat bersama pemerintah (presiden dan menteri-menteri terkait) untuk membahas RAPBN.
3. Jika RAPBN ditolak, pemerintah memakai APBN tahun sebelumnya sebagai dasar anggaran tahun yang berjalan.
4. Jika RAPBN disetujui, RAPBN segera disahkan dalam bentuk Undang-Undang APBN.

Pengaruh APBN terhadap Perekonomian

Pengaruh APBN terhadap perekonomian sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah bisa mengetahui besaran GNP dari tahun ke tahun.
2. Menstabilkan keuangan atau moneter negara sehingga pemerintah bisa mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.
3. Menciptakan iklim investasi yang baik sehingga masyarakat mau berinvestasi agar industri-industri dalam negeri bisa berkembang.
4. Memudahkan distribusi pendapatan sehingga pemerintah bisa mengetahui sumber penerimaan dan seluruh pengeluaran untuk belanja pegawai, barang, jasa, dan hal-hal lainnya.
5. Menambah kesempatan kerja karena adanya pembangunan proyek-proyek dan investasi negara sehingga lapangan kerja baru akan terbuka dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
6. Menunjang sektor pasar yang turut andil dalam pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan terbentuk.

Baca juga: Kelangkaan Ekonomi dan Jenis-jenisnya

APBN memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Jika APBN menunjukkan adanya prioritas suatu negara di bidang industri maka perekonomian akan berfokus pada peningkatan industri. Jika APBN memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana maka perekonomian suatu negara akan memotivasi para investor baru untuk membuka dan meningkatkan investasinya agar kesempatan kerja terbuka luas dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pemahaman Akhir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencatat pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun. APBN berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi, regulasi, dan otorisasi keuangan negara. Tujuan utama APBN adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

APBN terdiri dari berbagai sumber penerimaan negara, seperti pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sementara itu, belanja negara dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Selain itu, pemerintah juga melakukan transfer dana ke daerah dalam rangka desentralisasi.

Proses penyusunan APBN melibatkan perencanaan, pengesahan RAPBN oleh DPR, pelaksanaan oleh pemerintah, dan pengawasan serta pertanggungjawaban kepada DPR atas pelaksanaan APBN. APBN memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi keuangan negara, penciptaan iklim investasi yang baik, distribusi pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan dukungan terhadap sektor pasar.

Dalam konteks ekonomi, APBN merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mengatur keuangan negara dan mewujudkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang baik dan transparan akan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Itulah pembahasan lengkap materi APBN. Semoga kamu bisa memahami materi APBN ini dengan baik. Semangat belajar!

Sumber:

Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga