Daftar Isi
Kebijakan luar negeri begitu diperlukan dalam menjalankan hubungan internasional. Adanya kebijakan luar negeri akan membantu suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya yang tidak mampu didapatkan di dalam negeri. Karena hal tersebut, kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional punya peranan yang tidak bisa diabaikan begitu saja yang akan menjadi topik pembahasan utama dalam artikel berikut ini.
Definisi Kebijakan Luar Negeri
Terdapat beberapa pandangan yang menguraikan apa itu kebijakan luar negeri. Pertama, Mark R. Amstutz menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan tujuan mencapai kepentingan nasional di luar wilayah negara itu sendiri.
Selanjutnya, menurut Rosenau, kebijakan luar negeri mencakup berbagai upaya dan aktivitas negara yang bertujuan untuk menghadapi serta memperoleh keuntungan dari lingkungan internasional. Tujuan utama dari kebijakan luar negeri adalah menjaga kelangsungan hidup negara.
J. Holsti menambahkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah suatu negara atau entitas politik lainnya ketika berinteraksi dengan negara-negara lain atau aktor non-negara di dunia internasional. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah jembatan yang menghubungkan urusan dalam negeri dengan situasi di dunia internasional.
Sementara itu, menurut Kegley dan Wittkopf, kebijakan luar negeri adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola hubungan dengan lingkungan internasional demi mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Mereka menegaskan bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada nilai-nilai dan alat yang digunakan sebagai dasar perumusan tujuan negara. Kebijakan luar negeri juga berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan dan melaksanakan interaksi pemerintah dengan aktor-aktor internasional.
Model-model Kebijakan Luar Negeri
Graham T Allison membagi model kebijakan luar negeri menjadi 3, yaitu model rasional, model birokrasi, dan model organisasi seperti dalam penjabaran berikut.
1. Model Aktor Rasional
Dasar model kebijakan luar negeri ini adalah teori rational choice (perspektif realisme) di mana asumsi negara menjadi dasar pembuatan kebijakan luar negeri. Negara dianggap sebagai aktor tunggal yang mampu membuat keputusan-keputusan rasional berdasarkan keputusan mana yang dapat menghasilkan tujuan secara maksimal.
Negara juga dapat dianalogikan sebagai aktor individu yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengetahui situasi untuk memaksimalkan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Negara akan mencapai kepentingan nasionalnya dengan berbagai cara dan menghitung untung-rugi dari setiap kebijakan yang akan diambil.
Sebagai contoh, pada 1928 Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain membuat keputusan dengan menyerahkan wilayah Sudentenland kepada Jerman. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar Jerman yang saat itu dipimpin oleh Hitler tidak menduduki wilayah lainnya.
2. Model Politik Birokrasi
Model ini fokus terhadap keterlibatan birokrat dalam pembuatan kebijakan luar negeri akibat banyaknya birokrat yang terlibat. Selain itu, birokrat juga memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah suatu negara diasumsikan terdiri dari banyak organisasi dan individu.
Oleh sebab itu, keputusan bukan merupakan produk rasionalitas namun keputusan merupakan hasil interaksi dan adaptasi dari berbagai organisasi dan individu. Dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan luar negeri mencakup rundingan, kompromi dan penyesuaian.
Sebagai contoh, pada masa orde baru kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) membuat kebijakan luar negeri yaitu Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Model Politik Organisasi
Fokus dalam model ini adalah kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi sub-nasional seperti Kementerian Luar Negeri, Angkatan Laut, dan lain-lain. Selain itu, model ini juga menekankan pada prosedur dan proses standar organisasi. Sebagian besar kebijakan luar negeri yang dibuat diimplementasikan oleh organisasi-organisasi ini sehingga pemerintah bukan merupakan aktor rasional tunggal.
Sebagai contoh, kebijakan luar negeri Indonesia tentang impor sapi dari Australia. Dalam kebijakan ini terdapat keterlibatan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai organisasi subnasional.
Analisis Kebijakan Luar Negeri
Terdapat tiga level analisis dalam analisis kebijakan luar negeri. Analisis ini bertujuan untuk melihat siapa saja yang memliki peran dan terlibat dalam pembuatan kebijakan, yaitu:
1. Level Sistem
Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri, yaitu ketergantungan politik dan ekonomi, ideologi, power setiap negara, dan lain-lain. Dalam level ini, kebijakan internasional bergantung sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam lingkungan internasional. Oleh karena itu, negara harus mengeluarkan kebijakan luar negeri sebagai reaksi dari keadaan tersebut.
2. Level Negara
Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam level negara yaitu hubungan antara pemerintah dan rakyat, tipe pemerintahan yang dianut, birokrasi, dan lain-lain. Dalam level ini, kebijakan luar negeri dibuat oleh entitas negara seperti pemerintah negara.
3. Level Individu
Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam level individu yaitu kepercayaan, ideologi, kemampuan seorang pemimpin, dan jalan pikiran individu tersebut. Dalam level ini, pembuat atau penentu kebijakan adalah seorang pemimpin negara. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang memiliki kualitas dan kapasitas yang baik untuk menjadi pemimpin suatu negara. Kapasitas yang dimaksud seperti kepercayaan, pengalaman, dan pendidikan.
Kesimpulan
Suatu negara akan membuat kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya secara maksimal. Selain itu, kebijakan luar negeri juga dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku pemerintah dalam berinteraksi dengan aktor internasional.
Dalam pembuatan kebijakannya sendiri, terdapat keterlibatan pemerintah negara, birokrat, dan organisasi subnasional. Kemudian kebijakan ini juga dapat dianalisis dengan level analisis yang berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan internasional, tipe pemerintahan, birokrasi, dan pemimpin negara itu sendiri.
Seperti itulah penjelasan mengenai kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional. Dari berbagai penjelasan tersebut, kebijakan luar negeri memang memiliki peran yang krusial bagi suatu negara dan pembuatannya pun dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan.
Sumber:
Breuning, M. (2007). Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave Macmillan
Hara, A. B. (2011). Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa.
Jackson, R & Sorensen, G. (1999). Introduction to International Relations. Oxford University Press.
Jemadu, Aleksius. (2008). Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mingst, Karen. (2009). Essentials of International Relations. New York: Norman Pub.
Perwita, A. A. B. P., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Toma, P. A., & Gorman, R. F. (1991). International Relations: Understanding Global Issues. California: Brooks Cole Publishing Company.
