Daftar Isi
Tidak dapat dipungkiri, pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan dalam kebijakan luar negeri di Indonesia. Perubahan tersebut turut dipengaruhi oleh gaya atau cara kepemimpinan mereka yang berbeda. Seperti apakah sebenarnya gaya kepemimpinan Soeharto dan apa pengaruhnya bagi dinamika hubungan Indonesia dan negara lain? Berikut penjabaran selengkapnya.
Gaya Kepemimpinan Soeharto
Ketika Soeharto mulai memimpin Indonesia, terjadi perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Salah satu perubahan besar terjadi dalam hubungan luar negeri Indonesia. Di era pemerintahannya, Soeharto menganut pendekatan “low profile” yang sangat berbeda dari pendekatan “hard profile” yang digunakan oleh pemerintahan Soekarno.
Akibatnya, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda ini, Soeharto mendapatkan citra yang lebih ramah terhadap negara-negara lain, terutama di wilayah Asia Tenggara. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam hal politik dan ekonomi, baik sebagai ancaman maupun peluang bagi Indonesia.
Mengenali hal ini, Soeharto mengusulkan gagasan untuk membangun hubungan berdasarkan persahabatan antara negara-negara di Asia Tenggara, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kerjasama forum yang dikenal sebagai ASEAN (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara).
Selain itu, gaya kepemimpinan yang lebih moderat oleh Soeharto memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat. Seperti yang kita tahu, pada masa pemerintahan sebelumnya, Soekarno lebih mendekatkan diri kepada negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina.
Pada masa Orde Baru, Soeharto berupaya melakukan berbagai pembangunan yang memerlukan dukungan negara-negara Barat. Upaya tersebut akhirnya berhasil dengan Indonesia menerima bantuan dan dukungan untuk pembangunan ekonominya.
Pada tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, bahkan negara ini dijuluki sebagai “macan Asia selanjutnya” oleh beberapa pakar ekonomi internasional. Hal ini juga diperkuat oleh pendekatan “low profile” Soeharto yang berhasil menghilangkan citra Indonesia sebagai negara yang sulit bekerja sama dengan negara-negara Barat.
Akibatnya, Indonesia kemudian mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari negara-negara Barat, yang sebelumnya sangat diberangus oleh Soekarno. Bahkan, Soeharto diamanatkan sebagai ketua dalam beberapa organisasi, termasuk APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), GNB (Gerakan Non Blok), dan OKI (Organisasi Konferensi Islam).
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Soeharto
Pada masa orde baru, kebijakan luar negeri Soeharto cenderung untuk menggerakkan sumber daya internasional dalam pengembangan ekonomi di dalam negara. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi Indonesia merupakan tujuan utama dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Seperti yang telah disinggung di atas, Soeharto menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Barat seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Berkat hubungan yang terjalin dengan baik, negara-negara tersebut memberikan bantuan berupa investasi, transfer teknologi, pinjaman dana, dan lain-lain.
Pada masa pemerintahan Soeharto, militer sangat memainkan peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri dibandingkan dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini, militer memiliki fungsi MoFa (Ministry of Foreign Affairs) yang membayangi pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia.
Militer memilliki pengaruh yang besar dalam berbagai kebijakan baik berupa kebijakan pemerintahan atau birokrasi maupun kebijakan publik. Oleh karena itu, tidak heran jika kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu sangat dipengaruhi oleh peran militer.
Hubungan Luar Negeri Indonesia–Cina di Masa Soeharto
Pergantian pemimpin di Indonesia membawa perubahan besar terkait dengan kebijakan luar negerinya. Sebelum era orde baru, Soekarno memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara komunis seperti Cina. Namun, hubungan hangat yang sudah terjalin tersebut berubah sejak era orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Soeharto memiliki gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Gagasan tersebut muncul akibat kondisi Indonesia yang saat itu mengalami ketidakstabilan politik keamanan dan krisis ekonomi.
Kemudian, Soeharto mengambil tindakan untuk menghapus PKI yang bertujuan agar stabilitas politik keamanan Indonesai tercapai. Hal ini dikarenakan Soeharto beranggapan bahwa PKI merupakan akar masalah yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan di Indonesia.
Tidak hanya itu, penghapusan PKI juga berdampak buruk pada hubungan Indonesia dan Cina. Akhirnya, orientasi politik Indonesia yang awalnya cenderung ke arah Timur (negara-negara komunis) beralih ke arah Barat (negara-negara liberal).
Puncak dari buruknya hubungan Indonesia dengan Cina adalah pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi pada Oktober 1967. Pemicu kerasnya adalah Cina dianggap memiliki keterlibatan terhadap kudeta yang dilakukan PKI sehingga terjadi ketidakstabilan keamanan di Indonesia. Namun hingga sekarang, kebenaran akan keterlibatan Cina terhadap kudeta tersebut masih belum jelas.
Hal-hal yang Menyebabkan Keterlibatan Cina Terhadap Kudeta PKI
Terdapat dua hal yang menyebabkan dugaan keterlibatan Cina terhadap kudeta PKI masih belum jelas. Pertama, terdapat pernyataan bahwa kudeta tersebut tidak disetujui oleh Cina dengan dua alasan.
Alasan pertama adalah kudeta tersebut tidak akan menguntungkan pihak Cina dan hal tersebut justru akan memperburuk keadaan. Pada kenyataannya, hanya ditemukan sedikit senjata hasil buatan Cina yang semakin menguatkan pernyataan tersebut. Alasan kedua adalah partai komunis sebesar PKI tidak akan mungkin tunduk oleh perintah Cina.
Hal yang Kedua, terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Cina menyetujui dan memasok persenjataan kudeta tanpa diketahui oleh militer Indonesia. Dalam waktu enam jam berlangsungnya kudeta, beberapa pejabat Cina sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan mereka memberikan nama-nama jendral Indonesia mana saja yang harus dibunuh.
Kemudian, pemimpin PKI saat itu, D.N. Aidit mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan Soekarno yang buruk dari kelompok medis Cina. Informasi tersebut mendorong kegagalan pada kudeta yang dilakukan oleh PKI.
Setelah itu, menurut laporan CIA tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mengenai dugaan keterlibatan Cina atas kudeta PKI. Dalam laporan CIA hanya disebutkan bahwa adanya kesamaaan waktu antara Aidit kembali dari kunjungannya ke Cina dengan persiapan PKI untuk melakukan kudeta, dan hal ini menjadi bukti secara tidak langsung bahwa kudeta PKI yang terjadi di Indonesia merupakan inspirasi yang diberikan oleh Cina.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, arah politik luar negeri Indonesia pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto mengalami perubahan yang besar. Di mana sebelumnya Indonesia cenderung dekat dengan negara-negara Blok Timur, namun berubah ke arah Barat.
Hal ini tentunya dipengaruhi oleh karakter pemimpin yang berbeda antara Soekarno dan Soeharto. Soekarno yang dikenal sebagai pribadi yang anti Barat sangat berbeda dengan Soeharto yang cenderung memilih berhubungan dengan negara-negara Barat.
Kebijakan Soeharto tersebut dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik keamanan dan krisis ekonomi Indonesia saat itu. Oleh sebab itu, Soeharto menjalin hubungan dengan negara-negara barat agar mendapatkan bantuan dan dukungan guna mencapai pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri.
Sekian penjelasan tentang bagaimana hubungan luar negeri Indonesia di masa Soeharto. Ada beberapa hal yang turut memengaruhi hubungan tersebut, salah satunya dari gaya kepemimpinan Soeharto yang berbeda dari pemerintahan Soekarno. Nah, semoga penjelasan di atas bisa membantu kamu untuk mengenali lebih jelas seperti apakah hubungan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.
Sumber:
Sukma, R. (1997). Indonesia’s Restoration of Diplomatic Relations with China: A Study of Foreign Policy Making and the Functions of Diplomatic Ties. Dissertation. United Kingdom: London School of Economics and Political Science.
Suryadinata, L. (1996). Indonesia’s Foreign Policy Under Soeharto: Aspiring to International Leadership. Singapore: Times Academic Press.
Suryadinata, L. (1998). Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.
Wuryandari, G. (2008). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Domestik. Jakarta: P2P LIPI, Pustaka Pelajar.
